INFISA desak AXA Financial Indonesia selesaikan klaim asuransi ABK Khaerul Ikhsan
28 February 2017
Khaerul Ikhsan seorang tenaga kerja Indonesia asal desa mundu kecamatan tanjung Kabupaten Brebes dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kecelakan laut saat bekerja sebagai anak buah kapal perikanan berbendera Taiwan dengan call sign B2165 milik perusahaan perikanan Shui Tai Fa. Co.Ltd di perairan Singapore.
Berdasarkan laporan kecelakaan laut dari syahbandar pusat pelayaran Taiwan pada tanggal 7 Desember 2011 saat perjalanan menuju atlantik untuk operasi menangkap ikan, ABK Khaerul Ikhsan saat bekerja di geladak, terjatuh ke laut dan menghilang. Telah dilakukan pencarian oleh kapal perusahaan yang berada di Singapore untuk melakukan pencarian ABK asal Indonesia tersebut tapi tidak menemukan hasil dan jenazah dinyatakan hilang.
Perusahaan yang memberangkatkan Khaerul Ikhsan yaitu PT Surya Mitra Bahari mengajukan klaim asuransi meninggal dengan tertanggung Khaerul ikhsan pada Januari 2012 dan dari pihak AXA dengan surat tertanggal 12 Februari 2012 no Claim : CL 171 mengharuskan menunggu selama 5 tahun dan ada surat keterangan dari pengadilan setempat.
Keluarga Khaerul Ikhsan dalam hal ini yang di wakili oleh kakak kandungnya Nasihun sudah mengajukan penetapan akta kematian ke pengadilan negeri Brebes kelas II dan sudah di keluarkan penetapan dengan nomor 61/Pdt.P/2016/PN pada tanggal 20 Desember 2016.
Pada Januari 2017 sudah di serahkan hasil penetapan akta kematian Khaerul Ikhsan melalui AXA Financial Indonesia Costumer Care Centre Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kuningan City Jakarta 12940. Hingga saat ini keluarga belum mendapatkan kejelasan kapan pihak AXA akan menyelesaikan klaim asuransi Khaerul Ikhsan.
Indonesian Fisherman Association (INFISA) mendesak agar AXA Financial Indonesia segera menyelesaikan klaim asuransi Khaerul Ikhsan mengingat proses sudah berlangsung lama. Keluarga Khaerul Ikhsan butuh kepastian dan berharap pihak AXA untuk memproses tidak berbelit belit.
INFISA juga mendorong pemerintah membuat payung hukum untuk perlindungan bagi ABK yang bekerja di kapal perikanan di luar negeri, yang diantaranya menyangkut harus adanya jaminan social bagi ABK dan keluarganya.